PELABUHAN AMPENAN MEMASUKI BABAK BARU

         Setelah pada hari sabtu lalu (17/3) mengadakan tasyakuran dan sillaturrahmi dengan masyarakat sekitar Pantai Ampenan, Pemerintah Kota Mataram bersama dengan P.T Gunung Lawoe Mercu Buana pada Senin (19/3) mengadakan peletakan batu pertama.

Acara yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat DR. TGH Zainul Majdi beserta FKPD Propinsi NTB dan Kota Mataram tersebut dibuka dengan kesenian Gendang Beleq yang kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Manager Proyek Saiful Bahri, menurutnya “semenjak dipindahkannya aktivitas ke Pelabuhan Lembar pada tahun 1973, praktis kawasan ex. Pelabuhan Ampenan tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dan dengan dana sekitar 2,7 trilyun rupiah dan lahan seluas 8 ha yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mataram, kami berusaha mewujudkan sebuah pelabuhan wisata dengan berbagai sarana pendukungnya untuk mengembalikan kejayaan Pelabuhan yang namanya pernah mendunia sebagai pintu masuk di kawasan Indonesia Timur”

Seperti yang disampaikan oleh Rusdiono Yusuf Subandi selaku Direktur Utama P.T Gunung Lawoe Mercu Buana, bahwa “Perusahaan kami telah melakukan berbagai kajian sejak tahun 2008 di wilayah Ampenan, dan untuk itulah dengan pembangunan ini kami berusaha merealisasikan hal tersebut”.

Senada dengan hal tersebut, Walikota Mataram menjelaskan bahwa dengan dukungan dari segala pihak diharapkan pembangunan ini akan selesai tepat waktu. Kota Mataram sendiri telah merelokasi rumah-rumah nelayan yang sebelumnya berjajar di sepanjang Pantai Ampenan, bukan hanya untuk menghindari dampak air pasang tapi juga untuk memberikan ruang yang cukup untuk pembangunan Ampenan Harbour ini. Diharapkan setelah beroperasinya Ampenan Harbour ini, semua pihak dapat merasakan manfaat baik secara langsung atau tidak langsung.

Perjuangan untuk mengeksplor daerahnya bukan hanya dilakukan oleh Mataram saja, tapi dilakukan juga oleh lebih dari 400 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, TGH Zainul Majdi menyampaikan, “Kota Mataram harus bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada yang bisa dilakukan oleh daerah lain, ini semua untuk menarik perhatian para investor yang akan memancing pertumbuhan ekonomi yang pesat”.(pun/Humas)    

JELANG PEMBANGUNAN AMPENAN HARBOR,PEMKOT GELAR TASYAKURAN DAN SILATURRAHMI

Mengawali pembangunan Ampenan Harbor Hotel & Resort,bertempat di halaman Kantor Lurah Ampenan Tengah, Pemerintah Kota Mataram bersama PT. Gunung Lawoe Mercu Buana menggelar tasyakuran dan silaturrahmi dengan warga masyarakat sekitar, sabtu (17/3).

Pembangunan Mega Proyek yang akan menelan biaya 2,7 triliun rupiah ini akan mulai dibangun pekan depan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Walikota Mataram, Senin (19/3) mendatang.

Dihadapan masyarakat, Walikota kembali menegaskan bahwa pihaknya tiddak akan mengorbankan masyarakat pada proses pembangunan tersebut. Masyarakat justru sangat di untungkan dengan keberadaan proyek ini baik pra hingga terbangunnya pelabuhan dan hotel yang akan menjadi ikon masyarakat Kota Mataram bahkan masyarakat Indonesia.

Dikatakan Walikota, pihaknya memilih PT. Gunung Lawoe Mercu Buana bukan asal pilih melainkan sudah melalu beragam tahapan. Selain itu pula, pihak Gunung Lawoe menyanggupi prasyarat Pemkot untuk membangun Hotel diatas areal pantai sehingga tidak menggunakan lahan masyarakat.

Sementara Direktur Utama PT. Gunung Lawoe Mercu Buana, Rusdiosno Yusuf Subandi menyebutkan, keinginan pihaknya membangun di areal eks Pelabuhan Ampenan didasari atas fakta sejarah dan ingin membangun ekonomi masyarakat.

Ia menyebutkan, pihaknya telah mengurus sejumlah izin yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Mengawali pembangunan, pihaknya akan melakukan reklamasi pantai yang diprediksi akan memakan waktu hingga 2 tahun.

Dalam perencanaan, pihaknya akan membangun hotel berbintang yang pelabuhan wisata yang nantinya dapat dilabuhi oleh kapal pesiar dengan lebar 500 meter. (dh/nyem foto humas) 

                  

WALIKOTA MATARAM MEMIMPIN KERJA BHAKTI DI PENGHULU AGUNG

Tingginya tingkat sedimentasi di pesisir Pantai di sepanjang 9 km wilayah Pantai kota Mataram          semakin mengkhawatirkan. Untuk itu dengan kembalinya musim angin Barat mulai Selasa (13/3) malam, maka Walikota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram pada pagi hari Rabu (14/3) langsung berkoordinasi dengan Dinas terkait termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh segera terjun ke pesisir Pantai di Penghulu Agung untuk memimpin kerja bhakti bersama masyarakat mendirikan tanggul-tanggul penahan ombak dari karung-karung berisi pasir dan diletakkan berjajar di sepanjang pesisir pantai.

Dengan perkiraan dana sekitar 2 milyar rupiah yang diambil dari dana BPBD Kota Mataram, diharapkan relokasi nelayan dapat segera selesai karena hanya tinggal beberapa nelayan saja yang belum di relokasi. Relokasi ini juga salah satu upaya Pemerintah Kota Mataram meminimalisir dampak dari air pasang yang kerap merusak dan mengancam kehidupan masyarakat nelayan yang hidup dan bertempat tinggal di bibir pantai.

“Selain mendirikan tanggul penahan ombak, kita telah merelokasi para nelayan yang sebelumnya tinggal di sepanjang pesisir pantai ke tempat yang lebih aman. Kita juga secara bertahap telah membangun badan jalan yang dijadwalkan akan rampung tahun ini, sebagai tahap awal tahun ini di anggarkan akan dibangun jalan sekitar 1,5 km mulai dari Penghulu Agung hingga kali Jangkuk”, terang Walikota.

Jalan ini selain untuk memudahkan akses transportasi warga, tapi juga dapat diperuntukkan untuk pariwisata, karena rencananya jalan yang akan dibangun akan terbentang hingga dekat Perumnas.(punhumas) 

         

TIGA KABUPATEN/KOTA KUNKER KE KOTA MATARAM

         Keberhasilan Kota Mataram dalam berbagai bidang menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa daerah di Indonesia. Terbukti pada Selasa (13/30) Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menerima kunjungan kerja (kunker) tiga kabupaten/kota sekaligus. Yakni  Pansus I DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Komisi III dan IV DPRD Cirebon, dan Komisi B dari Kota Jambi yang diterima oleh Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said MM, beserta kepala SKPD terkait lingkup Pemkot Mataram di ruang kenari.

Ketua rombongan  DPRD Kabupaten Cirebon, Junaidi ST mengatakan kedatangan tidak kurang dari 50 orang ini, untuk menyerap dan bertukar informasi di Pemerintah Kota Mataram. Terutama terkait dengan penanggulangan bencana. Mengingat kondisi geografis di Kabupaten Cirebon yang rawan bencana lantaran dekat dengan pesisir dan berada di antara dua daerah yang memiliki gunung yakni Majalengka dan Kuningan, sehingga rawan longsor.

Disisi lain para anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Cirebon juga ingin belajar tentang pendidikan. “Dari informasi, anggaran pendidikan di Kota Mataram cukup besar untuk bea siswa masyarakat kurang mampu,” paparnya.

Diakui Junaidi, anggaran pendidikan di Kabupaten Cirebon cukup besar yakni sekitar 40 persen, namun lebih banyak untuk belanja pegawai. Sehingga terobosan-terobosan belanja langsung belum banyak. “Sangat tepat sasaran, kami ke Kota Mataram untuk menggali informasi demi peningkatan Indek Pendidikan di daerah kami,” katanya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Rombogan Kabupaten Bangka Selatan Julaili Ramli dan Kota Jambi RA. Suandi yang pihaknya akan menggarap informasi tentang parkir dan pariwisata di Kota Mataram.

Sementara dalam sambutannya Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said menyampaikan rasa terimakasih kepada tiga kabupaten/kota yang telah memilih Kota Mataram sebagai daerah tujuan Kunker. Dalam kesempatan itu Sekda juga menyampaikan dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram rata-rata mencapai 7 persen. “60 persennya berasal dari sektor perdagangan dan jasa. Sebab, sebagai Ibukota Provinsi  PAD Kota Mataram mengandalkan dari sektor jasa,” paparnya. (nir/dina foto humas)

70 RIBU BIDANG LAHAN DI KOTA MATARAM BERSERTIFIKAT

Dari sekitar 88 ribu bidang lahan di Kota Mataram, 70 ribu lebih bidang lahan sudah bersertifikat. Sementara sisanya sekitar 11 persen belum bersertifikaat. Pernyataan itu dilontarkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Mataram, H. Nazaruddin, SE saat memberikan penyuluhan hukum pertanian dan sosialisasi pelayanan pertanahan di aula lantai tiga lingkup Kantor Walikota Mataram, Sabtu (10/3).

          Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang belum memiliki sertifikat. Melalui anggaran BPN Pusat, tahun 2012 ini telah dialokasikan  tiga program sertifikasi untuk Kota Mataram,  meliputi program Prona sebanyak 500 bidang, program Usaha Kecil Menengah (UKM) sebanyak 50 bidang dan 100 bidang untuk program sertifikasi nelayan.  “Namun dalam pelaksanaanya, tim dari Kecamatan dan Kelurahan yang akan melakukan pendataan serta menentukan siapa warga yang berhak mendapatkan program,” terangnya.

          Dijelaskannya, masyarakat yang dinyatakan berhak mendapatkan penerbitan sertifikat melalui salah satu dari program, masyarakat tidak dipungutkan biaya apapun di tingkat BPN. Kecuali biaya-biaya sebagai perlengkapan persyaratan administrasi seperti, matrai, map, pal, surat keterangan jual beli dan lainnya di tingkat kelurahan. “Agar tidak memberatkan masyarakat, pihak kelurahan diharapkan tidak melakukan pungutan terlalu besar,” pintanya.

          Lebih jauh Nazaruddin mengungkapkan, setiap tahunya rata-rata pengajuan bidang pertanahan mencapai 30 ribu, 16 ribu diantaranya merupakan pengajuan sertifkasi. Sedangkan untuk kasus sengketa pada tahun 2011 mencapai 28 kasus, lima kasus dapat diselesaikan dengan cara mediasi, enam kasus terselesaikan, tujuh kasus dalam proses peradilan dan siasanya 10 kasus masih ditanggapi. “Kasus sengketa lahan ini rata-rata muncul, karena hak, batas kepemilikan, antar keluarga, dan adanya bukti-bukti yang tidak sesuai,” paparnya.

          Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Matara, Ir. HL. Makmur Said MM saat membuka sosialisasi mengingatkan agar BPN terus meningkatkan pelayanan sehingga mampu mencapai realisasi target pelayanan yang ditetapkan. Sekda juga berharap semua perserta termasuk para lurah dapat mengikuti sosialisasi agar mampu memberikan penjelasan dan pemahaman yang baik dan benar kepada masyarakat. (nir/yudi foto humas)