KUNKER KOMISI C DPRD KOTA JAMBI DAN KOMISI III DPRD KABUPATEN SINTANG

Kota Mataram ternyata bukan hanya menarik bagi para investor untuk menanamkan investasinya di Kota ini, tapi juga menarik minat dari daerah lain untuk mengadakan kunjungan kerja (kunker) sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pembangunan di daerahnya masing-masing. Seperti pada hari Selasa (27/3), Kota Mataram menerima kunker dari 2 daerah sekaligus. Daerah tersebut adalah dari Komisi  C Kota Jambi dan Komisi III Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat.

Ir. M.A Fauzi selaku Ketua Rombongan dari Kota Jambi menyampaikan “dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang 883 milyar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 61 milyar rupiah, Kota Jambi mencoba mencontoh Kota Mataram yang berhasil meningkatkan PAD-nya dari target 52,1 milyar menjadi 65 milyar di tahun 2012”. Dengan berpindahnya Bandara Selaparang dari Kota Mataram, mengakibatkan berkurangnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah 700 juta rupiah. Dengan kata lain, Pemerintah Kota Mataram harus mencari sumber pemasukan lain bagi PAD Kota Mataram.

Sejauh ini Kota Mataram berhasil mengatasi masalah tersebut, dengan semakin bertumbuhnya sektor perdagangan dan perekonomian di Kota Mataram mengakibatkan iklim investasi menjadi magnet yang sangat menarik bagi para investor.

Tentu saja semua itu tercapai dengan didukung pembangunan infra struktur yang memadai di Kota Mataram. Untuk itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sintang Jepre Edward, S.E dalam sambutan perkenalannya mengatakan, “dengan jumlah rombongan yang sekitar 20 orang ini kami bermaksud mempelajari bagaimana penyelenggaraan Pendidikan, Kesehatan dan PAD yang dinilai berhasil di Kota Mataram untuk diterapkan di daerah kami”. “Karena daerah kami yang nota bene berada di perbatasan RI dengan Malaysia mempunyai kendala dalam peningkatan di 3 bidang tersebut”,tutupnya.(pun/humas,dik/fto)

KALI UNUS DAN ANCAR JADI ’PR’ PEMKOT MATARAM 2012

         Kondisi Kali Unus dan Ancar Kota Mataram yang hampir setiap musim penghujan meluap hingga ke rumah penduduk sekitar menjadi ’PR’ bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tahun 2012. Pernyataan itu dilontarkan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh disela-sela penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Akhir tahun 2011 dalam sidang Paripurna DPRD Kota Mataram di ruang sidang DPRD Kota Mataram, Senin (26/3).

          Menurut Walikota, Kali Unus dan Ancar harus segera mendapatkan penanganan secara berkala dari SKPD terkait untuk melakukan normalisasi kali, sembari menunggu anggaran untuk pembangunan jetty atau alat pemecah gelombang. Dengan adanya normalisasi yang dibarengi dengan pemberian sosialisasi kepala masyarakat, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya luapan air kali ke permukiman penduduk. “Kita ingin tahun 2012 ini, Pemerintah dapat berbuat lebih banyak lagi dalam mengakomodir kepentingan masyarakat,” katanya.

Secara umum LKPJ merupakan laporan gambaran hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011 sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2011.

Dimana terdapat empat prinsip perencanaan dan penganggaran yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi NTB, meliputi pro-poor , yang memihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Pro-job, yang dapat memperluas kesempatan kerja, pro-Growth yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pro-Environment dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam sidang Paripurna DPRD Kota Mataram yang dipimpin Wakil Ketua DPRD setempat H.Didi Sumardi SH dan dihadiri Wakil Walikota H. Mohan Roliskana, anggota DPRD Kota Mataram serta Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, Walikota menyampaikan pada tahun 2011 Pemkot Mataram mengelola anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 648,8 miliar lebih, dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 731,6 miliar lebih dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 83,7 miliar lebih.

“Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari Rp 531,9 miliar lebih tahun anggaran 2010 menjadi 648,8 miliar pada tahun 2011 atau meningkat 21,98 % dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar 104,67% dari target yang ditetapkan,” paparya. (nir/ nyem foto humas)

PAWAI OGOH OGOH SAMBUT HARI RAYA NYEPI 1934

Perayaan Pawai Ogoh ogoh yang merupakan tradisi Ummat Hindu menjelang datangnya Hari Raya Nyepi berlangsung semarak di Kota Mataram. Tidak kurang dari 129 ogoh ogoh yang berasal dari Kota Mataram dan Lombok Barat diarak menyusuri ruas Jalan Pejanggik, kamis (22/03).

Mengambil start di halaman Kantor Lurah Cakranegara Barat, ratusan ogoh ogoh tersebut diarak menuju arah timur hingga ke perempatan Cakranegara dan balik kembali ke banjar masing masing.

Pawai Ogoh ogoh yang dihadiri oleh sejumlah Tokoh Lintas Agama Kota Mataram, Anggota DPD RI, Bq. Diyah Ratu Ganefi, serta Kapolres Mataram ini berlangsung dengan lancar.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, S.Sos, MH mengaku bangga dan merasa penting untuk menghadiri event agama dan adat yang dipadati oleh ribuan pengunjung.

Mohan mengakui, keberadaan ummat Hindu di Kota Mataram telah memberikan banyak kontribusi terhadap kemajuan Kota Mataram. Oleh karenanya Wawali sangat bersyukur, harmonisasi antar ummat beragama di Kota Mataram dapat berjalan dengan baik. Ia juga meyakini, ummat Hindu di Kota Mataram akan terus mendukung proses pembangunan di Kota bermotto “Maju Religius dan Berbudaya” ini.(dh/yudi foto humas) 

                                                                            

WALIKOTA PIMPIN IPHI KOTA MATARAM PERIODE 2012-2017

Walikota Mataram H Ahyar Abduh terpilih sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Mataram. Ahyar terpilih sebagai Ketua pada Musyawarah Daerah IPHI Kota Mataram bertempat di Ruang Kenari Kantor Walikota, kamis (22/03).

Kota Mataram merupakan daerah terakhir di Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan Musda usai Musda IPHI Propinsi November 2011 lalu.

Wakil Ketua I IPHI Nusa Tenggara Barat, H. Mahally Fikri mengungkapkan, secara Nasional, kiprah IPHI Indonesia telah berlangsung selama 22 tahun. Untuk di Nusa Tenggara Barat sendiri, keberadaan IPHI NTB telah terbentuk selama 2 periode.

Dalam kiprahnya, diakui IPHI NTB selama ini belum cukup popular di kalangan masyarakat. Tujuan dari keberadaan IPHI ini sendiri untuk mewadahi dan memberi pelatihan kepada para calon haji asal Nusa Tenggara Barat dalam menunaikan Rukun Islam yang ke 5.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Musda I Kota Mataram, H. Sudiarto, SH,M.Hum menyebutkan, sedianya Musda Kota Mataram digelar pada tahun 2011 lalu, namun karena Musda IPHI Propinsi belum terlaksana menyebabkan Musda Kota menjadi tertunda.

Kiprah IPHI Kota Mataram menurut Sudiarto, sejauh ini telah melaksanakan 2 agenda yakni pembentukan IPHI Kecamatan dan penyelenggaraan Manasik Haji Gratis kepada para Jamaah Calon Haji Kota Mataram. Hingga saat ini hanya IPHI Kecamatan Sekarbela yang belum terbentuk.

Pada kesempatan membuka, Walikota Mataram menegaskan Pemerintah Kota tetap menjadi mitra bagi IPHI Kota Mataram.  Walikota menyebutkan, jumlah kuota Jamaah Calon Haji Kota Mataram yang berjumlah 700 orang tiap tahun ini, selain diberikan pembekalan manasik haji secara gratis, juga seyogyanya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah pada saat pemondokan di Makkah dan Madinah. Upaya ini diharapkan Ahyar juga mendapat restu Legislatif sehingga manfaat kemitraan Pemerintah Kota dengan IPHI semakin erat. (dh/yudi foto humas) 

                  

PELABUHAN AMPENAN MEMASUKI BABAK BARU

         Setelah pada hari sabtu lalu (17/3) mengadakan tasyakuran dan sillaturrahmi dengan masyarakat sekitar Pantai Ampenan, Pemerintah Kota Mataram bersama dengan P.T Gunung Lawoe Mercu Buana pada Senin (19/3) mengadakan peletakan batu pertama.

Acara yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat DR. TGH Zainul Majdi beserta FKPD Propinsi NTB dan Kota Mataram tersebut dibuka dengan kesenian Gendang Beleq yang kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Manager Proyek Saiful Bahri, menurutnya “semenjak dipindahkannya aktivitas ke Pelabuhan Lembar pada tahun 1973, praktis kawasan ex. Pelabuhan Ampenan tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dan dengan dana sekitar 2,7 trilyun rupiah dan lahan seluas 8 ha yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mataram, kami berusaha mewujudkan sebuah pelabuhan wisata dengan berbagai sarana pendukungnya untuk mengembalikan kejayaan Pelabuhan yang namanya pernah mendunia sebagai pintu masuk di kawasan Indonesia Timur”

Seperti yang disampaikan oleh Rusdiono Yusuf Subandi selaku Direktur Utama P.T Gunung Lawoe Mercu Buana, bahwa “Perusahaan kami telah melakukan berbagai kajian sejak tahun 2008 di wilayah Ampenan, dan untuk itulah dengan pembangunan ini kami berusaha merealisasikan hal tersebut”.

Senada dengan hal tersebut, Walikota Mataram menjelaskan bahwa dengan dukungan dari segala pihak diharapkan pembangunan ini akan selesai tepat waktu. Kota Mataram sendiri telah merelokasi rumah-rumah nelayan yang sebelumnya berjajar di sepanjang Pantai Ampenan, bukan hanya untuk menghindari dampak air pasang tapi juga untuk memberikan ruang yang cukup untuk pembangunan Ampenan Harbour ini. Diharapkan setelah beroperasinya Ampenan Harbour ini, semua pihak dapat merasakan manfaat baik secara langsung atau tidak langsung.

Perjuangan untuk mengeksplor daerahnya bukan hanya dilakukan oleh Mataram saja, tapi dilakukan juga oleh lebih dari 400 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, TGH Zainul Majdi menyampaikan, “Kota Mataram harus bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada yang bisa dilakukan oleh daerah lain, ini semua untuk menarik perhatian para investor yang akan memancing pertumbuhan ekonomi yang pesat”.(pun/Humas)