WALIKOTA PIMPIN IPHI KOTA MATARAM PERIODE 2012-2017

Walikota Mataram H Ahyar Abduh terpilih sebagai Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kota Mataram. Ahyar terpilih sebagai Ketua pada Musyawarah Daerah IPHI Kota Mataram bertempat di Ruang Kenari Kantor Walikota, kamis (22/03).

Kota Mataram merupakan daerah terakhir di Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan Musda usai Musda IPHI Propinsi November 2011 lalu.

Wakil Ketua I IPHI Nusa Tenggara Barat, H. Mahally Fikri mengungkapkan, secara Nasional, kiprah IPHI Indonesia telah berlangsung selama 22 tahun. Untuk di Nusa Tenggara Barat sendiri, keberadaan IPHI NTB telah terbentuk selama 2 periode.

Dalam kiprahnya, diakui IPHI NTB selama ini belum cukup popular di kalangan masyarakat. Tujuan dari keberadaan IPHI ini sendiri untuk mewadahi dan memberi pelatihan kepada para calon haji asal Nusa Tenggara Barat dalam menunaikan Rukun Islam yang ke 5.

Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Musda I Kota Mataram, H. Sudiarto, SH,M.Hum menyebutkan, sedianya Musda Kota Mataram digelar pada tahun 2011 lalu, namun karena Musda IPHI Propinsi belum terlaksana menyebabkan Musda Kota menjadi tertunda.

Kiprah IPHI Kota Mataram menurut Sudiarto, sejauh ini telah melaksanakan 2 agenda yakni pembentukan IPHI Kecamatan dan penyelenggaraan Manasik Haji Gratis kepada para Jamaah Calon Haji Kota Mataram. Hingga saat ini hanya IPHI Kecamatan Sekarbela yang belum terbentuk.

Pada kesempatan membuka, Walikota Mataram menegaskan Pemerintah Kota tetap menjadi mitra bagi IPHI Kota Mataram.  Walikota menyebutkan, jumlah kuota Jamaah Calon Haji Kota Mataram yang berjumlah 700 orang tiap tahun ini, selain diberikan pembekalan manasik haji secara gratis, juga seyogyanya mendapat perhatian lebih dari Pemerintah pada saat pemondokan di Makkah dan Madinah. Upaya ini diharapkan Ahyar juga mendapat restu Legislatif sehingga manfaat kemitraan Pemerintah Kota dengan IPHI semakin erat. (dh/yudi foto humas) 

                  

PELABUHAN AMPENAN MEMASUKI BABAK BARU

         Setelah pada hari sabtu lalu (17/3) mengadakan tasyakuran dan sillaturrahmi dengan masyarakat sekitar Pantai Ampenan, Pemerintah Kota Mataram bersama dengan P.T Gunung Lawoe Mercu Buana pada Senin (19/3) mengadakan peletakan batu pertama.

Acara yang dihadiri oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat DR. TGH Zainul Majdi beserta FKPD Propinsi NTB dan Kota Mataram tersebut dibuka dengan kesenian Gendang Beleq yang kemudian dilanjutkan dengan laporan dari Manager Proyek Saiful Bahri, menurutnya “semenjak dipindahkannya aktivitas ke Pelabuhan Lembar pada tahun 1973, praktis kawasan ex. Pelabuhan Ampenan tidak mempunyai fungsi sama sekali. Dan dengan dana sekitar 2,7 trilyun rupiah dan lahan seluas 8 ha yang disediakan oleh Pemerintah Kota Mataram, kami berusaha mewujudkan sebuah pelabuhan wisata dengan berbagai sarana pendukungnya untuk mengembalikan kejayaan Pelabuhan yang namanya pernah mendunia sebagai pintu masuk di kawasan Indonesia Timur”

Seperti yang disampaikan oleh Rusdiono Yusuf Subandi selaku Direktur Utama P.T Gunung Lawoe Mercu Buana, bahwa “Perusahaan kami telah melakukan berbagai kajian sejak tahun 2008 di wilayah Ampenan, dan untuk itulah dengan pembangunan ini kami berusaha merealisasikan hal tersebut”.

Senada dengan hal tersebut, Walikota Mataram menjelaskan bahwa dengan dukungan dari segala pihak diharapkan pembangunan ini akan selesai tepat waktu. Kota Mataram sendiri telah merelokasi rumah-rumah nelayan yang sebelumnya berjajar di sepanjang Pantai Ampenan, bukan hanya untuk menghindari dampak air pasang tapi juga untuk memberikan ruang yang cukup untuk pembangunan Ampenan Harbour ini. Diharapkan setelah beroperasinya Ampenan Harbour ini, semua pihak dapat merasakan manfaat baik secara langsung atau tidak langsung.

Perjuangan untuk mengeksplor daerahnya bukan hanya dilakukan oleh Mataram saja, tapi dilakukan juga oleh lebih dari 400 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, TGH Zainul Majdi menyampaikan, “Kota Mataram harus bisa memberikan sesuatu yang lebih daripada yang bisa dilakukan oleh daerah lain, ini semua untuk menarik perhatian para investor yang akan memancing pertumbuhan ekonomi yang pesat”.(pun/Humas)    

JELANG PEMBANGUNAN AMPENAN HARBOR,PEMKOT GELAR TASYAKURAN DAN SILATURRAHMI

Mengawali pembangunan Ampenan Harbor Hotel & Resort,bertempat di halaman Kantor Lurah Ampenan Tengah, Pemerintah Kota Mataram bersama PT. Gunung Lawoe Mercu Buana menggelar tasyakuran dan silaturrahmi dengan warga masyarakat sekitar, sabtu (17/3).

Pembangunan Mega Proyek yang akan menelan biaya 2,7 triliun rupiah ini akan mulai dibangun pekan depan ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Walikota Mataram, Senin (19/3) mendatang.

Dihadapan masyarakat, Walikota kembali menegaskan bahwa pihaknya tiddak akan mengorbankan masyarakat pada proses pembangunan tersebut. Masyarakat justru sangat di untungkan dengan keberadaan proyek ini baik pra hingga terbangunnya pelabuhan dan hotel yang akan menjadi ikon masyarakat Kota Mataram bahkan masyarakat Indonesia.

Dikatakan Walikota, pihaknya memilih PT. Gunung Lawoe Mercu Buana bukan asal pilih melainkan sudah melalu beragam tahapan. Selain itu pula, pihak Gunung Lawoe menyanggupi prasyarat Pemkot untuk membangun Hotel diatas areal pantai sehingga tidak menggunakan lahan masyarakat.

Sementara Direktur Utama PT. Gunung Lawoe Mercu Buana, Rusdiosno Yusuf Subandi menyebutkan, keinginan pihaknya membangun di areal eks Pelabuhan Ampenan didasari atas fakta sejarah dan ingin membangun ekonomi masyarakat.

Ia menyebutkan, pihaknya telah mengurus sejumlah izin yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Mengawali pembangunan, pihaknya akan melakukan reklamasi pantai yang diprediksi akan memakan waktu hingga 2 tahun.

Dalam perencanaan, pihaknya akan membangun hotel berbintang yang pelabuhan wisata yang nantinya dapat dilabuhi oleh kapal pesiar dengan lebar 500 meter. (dh/nyem foto humas) 

                  

WALIKOTA MATARAM MEMIMPIN KERJA BHAKTI DI PENGHULU AGUNG

Tingginya tingkat sedimentasi di pesisir Pantai di sepanjang 9 km wilayah Pantai kota Mataram          semakin mengkhawatirkan. Untuk itu dengan kembalinya musim angin Barat mulai Selasa (13/3) malam, maka Walikota bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram pada pagi hari Rabu (14/3) langsung berkoordinasi dengan Dinas terkait termasuk Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh segera terjun ke pesisir Pantai di Penghulu Agung untuk memimpin kerja bhakti bersama masyarakat mendirikan tanggul-tanggul penahan ombak dari karung-karung berisi pasir dan diletakkan berjajar di sepanjang pesisir pantai.

Dengan perkiraan dana sekitar 2 milyar rupiah yang diambil dari dana BPBD Kota Mataram, diharapkan relokasi nelayan dapat segera selesai karena hanya tinggal beberapa nelayan saja yang belum di relokasi. Relokasi ini juga salah satu upaya Pemerintah Kota Mataram meminimalisir dampak dari air pasang yang kerap merusak dan mengancam kehidupan masyarakat nelayan yang hidup dan bertempat tinggal di bibir pantai.

“Selain mendirikan tanggul penahan ombak, kita telah merelokasi para nelayan yang sebelumnya tinggal di sepanjang pesisir pantai ke tempat yang lebih aman. Kita juga secara bertahap telah membangun badan jalan yang dijadwalkan akan rampung tahun ini, sebagai tahap awal tahun ini di anggarkan akan dibangun jalan sekitar 1,5 km mulai dari Penghulu Agung hingga kali Jangkuk”, terang Walikota.

Jalan ini selain untuk memudahkan akses transportasi warga, tapi juga dapat diperuntukkan untuk pariwisata, karena rencananya jalan yang akan dibangun akan terbentang hingga dekat Perumnas.(punhumas) 

         

TIGA KABUPATEN/KOTA KUNKER KE KOTA MATARAM

         Keberhasilan Kota Mataram dalam berbagai bidang menjadi daya tarik tersendiri bagi beberapa daerah di Indonesia. Terbukti pada Selasa (13/30) Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menerima kunjungan kerja (kunker) tiga kabupaten/kota sekaligus. Yakni  Pansus I DPRD Kabupaten Bangka Selatan, Komisi III dan IV DPRD Cirebon, dan Komisi B dari Kota Jambi yang diterima oleh Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said MM, beserta kepala SKPD terkait lingkup Pemkot Mataram di ruang kenari.

Ketua rombongan  DPRD Kabupaten Cirebon, Junaidi ST mengatakan kedatangan tidak kurang dari 50 orang ini, untuk menyerap dan bertukar informasi di Pemerintah Kota Mataram. Terutama terkait dengan penanggulangan bencana. Mengingat kondisi geografis di Kabupaten Cirebon yang rawan bencana lantaran dekat dengan pesisir dan berada di antara dua daerah yang memiliki gunung yakni Majalengka dan Kuningan, sehingga rawan longsor.

Disisi lain para anggota DPRD Komisi IV Kabupaten Cirebon juga ingin belajar tentang pendidikan. “Dari informasi, anggaran pendidikan di Kota Mataram cukup besar untuk bea siswa masyarakat kurang mampu,” paparnya.

Diakui Junaidi, anggaran pendidikan di Kabupaten Cirebon cukup besar yakni sekitar 40 persen, namun lebih banyak untuk belanja pegawai. Sehingga terobosan-terobosan belanja langsung belum banyak. “Sangat tepat sasaran, kami ke Kota Mataram untuk menggali informasi demi peningkatan Indek Pendidikan di daerah kami,” katanya.

Hal senada juga dilontarkan Ketua Rombogan Kabupaten Bangka Selatan Julaili Ramli dan Kota Jambi RA. Suandi yang pihaknya akan menggarap informasi tentang parkir dan pariwisata di Kota Mataram.

Sementara dalam sambutannya Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said menyampaikan rasa terimakasih kepada tiga kabupaten/kota yang telah memilih Kota Mataram sebagai daerah tujuan Kunker. Dalam kesempatan itu Sekda juga menyampaikan dalam 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Mataram rata-rata mencapai 7 persen. “60 persennya berasal dari sektor perdagangan dan jasa. Sebab, sebagai Ibukota Provinsi  PAD Kota Mataram mengandalkan dari sektor jasa,” paparnya. (nir/dina foto humas)