Sebagai
bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terhadap keluarga masyarakat
yang ditinggal meninggal dunia, Pemkot Mataram telah memprogramkan pemberian santunan kematian bagi keluarga yang
ditinggalkan sebesar Rp500 ribu. Pernyataan tersebut dilontarkan Walikota
Mataram H. Ahyar Abduh dalam rapat
koordinasi (Rakor) terkait langkah SKPD setelah pengesahan APBD 2012 di ruang
kenari lingkup kantor Walikota Mataram,
Senin (16/1).
Terkait dengan itu Walikota meminta
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tanggungjawab atas program itu
agar segera melakukan kajian, agar program ini dapat segera terlaksana. Artinya, jika dalam
mekanismenya membutuhkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwal)
atau lainnya, sehingga segera
diselesaikan. Namun demikian, Walikota menekankan jangan sampai santunan
kematian itu diberikan berbelit-belit apalagi dengan urusan yang panjang lebar.
“Paling lambat santunan itu sudah diterima oleh pihak keluarga sehari setelah
ditinggal meninggal dunia. Silahkan cari bagaimana mekanismenya,” ingat
Walikota lagi.
Di samping memprogramkan santuan
kematian bagi warga Kota Mataram, Pemkot Mataram juga memprogramkan pemberian
tunjangan beras untuk lansia (lanjut usia), untuk tahap awal sekitar 1.000
lansia yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Mataram. “Pak Camat silahkan
berkoordinasi dengan aparat dibawahnya terkait dengan mekanisme penyaluran, jangan
sampai terlambat,” katanya lagi.
Berbagai program percepatan
pembangunan tahun 2012 disampaikan oleh Walikota kepada semua Kepala SKPD dan
Camat dalam rakor tersebut. Walikota yang didampingi Sekda Kota Mataram Ir.HL.
Makmur Said MM dalam kesempatan itu juga menyampaikan agar dana pembangunan
untuk kelurahan, serta perubahan dana tunjangan kepala kepala lingkungan segera
dituntaskan.
Di sisi lain lanjut Walikota, untuk
mencapai percepatan pembangunan di Kota Mataram tahun 2012, Walikota SKPD lingkup Kota Mataram untuk
meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait, baik di tingkat propinsi maupun pada
tingkat pemerintah pusat. Walikota menilai peningkatan koordinasi antar SKPD tersebut
juga menjadi salah satu rekomendasi dari tim evaluasi SKPD yang telah dibentuk Pemkot
Mataram. Dengan adanya koordinasi program dengan sektor lain, solusi berbagai
masalah yang dapat menghambat pelaksanakan program dapat ditemukan. “Jika tidak
ada koordinasi dan komunikasi, dapat menghambat program,” katanya.
Kendati rakor berlangsung sekitar satu jam, namun Walikota tidak
sedikitpun menyinggung tentang mutasi, apalagi menyebut salah satu nama SKPD
yang memiliki ‘rapor merah’ dalam pelaksanaan tugas tahun 2011 yang telah
dilakukan oleh tim pakar.
Kendati demikian, Walikota
mengingatkan kepada semua kepala SKPD bahwa dirinya telah memberikan
kepercayaan untuk melaksanakan program. Oleh karena itu dibutuhkan kerjakeras
dan terus fokus terhadap program-program yang ada dengan melakukan percepatan.
“Jangan sampai sudah ada program, anggaran tersedia, namun program tidak
jalan,” ingat beliau. (nir/humas)