PEMKOT PROGRAMKAN SANTUAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA MATARAM

         Sebagai bentuk perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terhadap keluarga masyarakat yang ditinggal meninggal dunia, Pemkot Mataram telah memprogramkan pemberian  santunan kematian bagi keluarga yang ditinggalkan sebesar Rp500 ribu. Pernyataan tersebut dilontarkan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh  dalam rapat koordinasi (Rakor) terkait langkah SKPD setelah pengesahan APBD 2012 di ruang kenari  lingkup kantor Walikota Mataram, Senin (16/1).

          Terkait dengan itu Walikota meminta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tanggungjawab atas program itu agar segera melakukan kajian, agar program ini  dapat segera terlaksana. Artinya, jika dalam mekanismenya membutuhkan payung hukum dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwal) atau lainnya, sehingga  segera diselesaikan. Namun demikian, Walikota menekankan jangan sampai santunan kematian itu diberikan berbelit-belit apalagi dengan urusan yang panjang lebar. “Paling lambat santunan itu sudah diterima oleh pihak keluarga sehari setelah ditinggal meninggal dunia. Silahkan cari bagaimana mekanismenya,” ingat Walikota lagi.

Di samping memprogramkan santuan kematian bagi warga Kota Mataram, Pemkot Mataram juga memprogramkan pemberian tunjangan beras untuk lansia (lanjut usia), untuk tahap awal sekitar 1.000 lansia yang tersebar pada enam kecamatan di Kota Mataram. “Pak Camat silahkan berkoordinasi dengan aparat dibawahnya terkait dengan mekanisme penyaluran, jangan sampai terlambat,” katanya lagi.

Berbagai program percepatan pembangunan tahun 2012 disampaikan oleh Walikota kepada semua Kepala SKPD dan Camat dalam rakor tersebut. Walikota yang didampingi Sekda Kota Mataram Ir.HL. Makmur Said MM dalam kesempatan itu juga menyampaikan agar dana pembangunan untuk kelurahan, serta perubahan dana tunjangan kepala kepala lingkungan segera dituntaskan.

          Di sisi lain lanjut Walikota, untuk mencapai percepatan pembangunan di Kota Mataram tahun 2012,  Walikota SKPD lingkup Kota Mataram untuk meningkatkan koordinasi dengan SKPD terkait, baik di tingkat propinsi maupun pada tingkat pemerintah pusat. Walikota menilai   peningkatan koordinasi antar SKPD tersebut juga menjadi salah satu rekomendasi dari tim evaluasi SKPD yang telah dibentuk Pemkot Mataram. Dengan adanya koordinasi program dengan sektor lain, solusi berbagai masalah yang dapat menghambat pelaksanakan program dapat ditemukan. “Jika tidak ada koordinasi dan komunikasi, dapat menghambat program,” katanya.

Kendati rakor  berlangsung sekitar satu jam, namun Walikota tidak sedikitpun menyinggung tentang mutasi, apalagi menyebut salah satu nama SKPD yang memiliki ‘rapor merah’ dalam pelaksanaan tugas tahun 2011 yang telah dilakukan oleh tim pakar.

          Kendati demikian, Walikota mengingatkan kepada semua kepala SKPD bahwa dirinya telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan program. Oleh karena itu dibutuhkan kerjakeras dan terus fokus terhadap program-program yang ada dengan melakukan percepatan. “Jangan sampai sudah ada program, anggaran tersedia, namun program tidak jalan,” ingat beliau. (nir/humas)