LEMBAGA KRAMA ADAT KOTA MATARAM SEGERA TERBENTUK

“Kota Mataram yang dengan slogannya Maju, Religius dan Berbudaya sebenarnya mengandung nilai-nilai kearifan local yang berpeluang sebagai potensi pemberdayaan masyarakat strategi mengangkat dan menghidupkan kembali serta mengaplikasikan lembaga tradisional yang disebut Krama Adat”, ungkap H.L Drs. Anggawa Nuraksi saat menjadi pembicara dalam acara Sosialisasi Pembentukan Lembaga Krama Adat Kota Mataram di Aula lantai III Kantor Walikota Mataram, Sabtu (7/1). Penambahan kata “berbudaya” dari slogan terdahulu menunjukkan bahwa kebudayaan dirasa tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat yang maju dan religius.

Tokoh adat Sasak yang juga sebagai Kepala BAPPEDA Kota Mataram ini kembali mengingatkan untuk menghimpun awig-awig ( aturan tidak tertulis) yang berlaku di masyarakat sebagai referensi perancangan dan membakukan aturan-aturan yang sudah diberlakukan sehingga dapat di dokumentasikan.

Pembentukan Lembaga Krama Adat dirasa perlu dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Mataram. “Untuk itu, pembentukan Lembaga ini di 321 lingkungan se-Kota Mataram akan dilakukan secara bertahap”, jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mataram H. Saiful Mukmin, S.Sos. MH.

Menurut Staff Ahli Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Drs. H. Husnan Ahmadi, M.Pd, “dengan adanya Lembaga Krama Adat seperti ini, diharapkan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dapat segera terdeteksi dan teratasi langsung oleh Krama Adat yang akan kita bentuk di masing-masing lingkungan, setidaknya pemerintah akan sangat terbantu dalam membentuk masyarakat yang sejahtera”. (pun/humas)

SEKDA KEMBALI TERPILIH JADI KETUA DEWAN PENGURUS KORPRI KOTA MATARAM

Sekretaris Daerah Kota Mataram Ir.H.L. Makmur Said, MM kembali terpilih menjadi Ketua Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kota Mataram periode 2011-2016 pada Musyawarah Kota VII Kota Mataram, kamis (5/01).

Musyawarah Kota yang berlangsung selama sehari ini di ikuti oleh 60 peserta yang berasal dari Dewan Pengurus Propinsi KORPRI NTB, Dewan Pengurus Kota KORPRI Mataram, Unit KORPRI Mataram, Unit Kecamatan  serta Lembaga Penyiaran Publik Daerah bertempat di Aula Lt. III Kantor Walikota Mataram.

Dalam Laporan Pertanggung Jawabannya periode 2006-2011, Ketua Dewan Pengurus KORPRI Mataram menyebutkan sejumlah kegiatan pembinaan dan peningkatan kapasitas anggota telah dilakukan seperti mengikuti lomba tadarus Al Qur’an, pembinaan kerohanian.

Disamping itu pula, dalam upaya peningkatan kesejahteraan anggota, KORPRI Mataram memberikan bantuan subsidi perumahan bagi anggota KORPRI bekerjasama dengan PT Varindo Inti serta bantuan beasiswa bagi putra putri anggota KORPRI yang berprestasi dan kurang mampu.

Hingga akhir periode kepemimpinannya, KORPRI Mataram mampu meningkatkan modal yang disetor pada PT. BPR Abdi Warga Mulya sebesar 2 milyar rupiah.

Pada kesempatan membuka Musyawarah Kota KORPRI VII Mataram, Wakil Walikota Mataram selaku Penasihat Dewan Pengurus KORPRI Mataram mengapresiasi kiprah Dewan Pengurus dalam memberikan pelayanan terhadap anggotanya.

Pemberian subsidi perumahan, hadiah Umrah serta pemberian beasiswa bagi putra putri anggota KORPRI Mataram dampaknya sangat positif. Kedepan pihaknya berharap agar Dewan Pengurus KORPRI Mataram agar lebih kreatif dalam menggulirkan program program kerja seiring dengan perkembangan dan situasi zaman.

Disamping itu pula, Wawali berharap kepada Unit KORPRI Mataram di lingkup SKPD untuk lebih mendekatkan diri dengan para bawahannya. Hal ini diharapkan agar timbul rasa kekeluargaan dalam menjalankan rutinitas kerja.

Permasalahan narkoba juga menjadi sorotan Wawali. Ia berharap dengan pendekatan humanis, Pimpinan SKPD selaku Pembina KORPRI di Instansinya dapat mendeteksi lebih awal problematika anggotanya sehingga segala permasalahan yang ada dapat teratasi dengan segera.(dh/foto nyem humas)

WALIKOTA MINTA PUSKESMAS DILENGKAPI SPADUK SOSIALISASI PELAYANAN GRATIS

          Walikota Mataram H.Ahyar Abduh meminta pihak Puskesmas se Kota Mataram untuk melakukan sosialisasi tentang pelayanan gratis, salah satunya dengan memasang spanduk pada setiap Puskesmas. Pernyataan tersebut dilontarkan Walikota di sela-sela kegiatan inspeksi mendadak (sidak)  ke Puskesman Mataram dan Puskesmas Pagesangan Jumat (6/1) yang merupakan hari pertama digratiskannya berbagai administrasi untuk setiap pelayanan kesehatan khusus bagi seluruh warga Mataram di Puskesmas.

Walikota menegaskan, pelayanan gratis di Puskesmas  merupakan tanggung jawab Kepala Puskesmas dan Kepala Dinas Kesehatan. ”Artinya, jika ada laporan dari pengunjung bahwa Puskesmas bersangkutan melakukan penarikan biaya, kami tidak akan segan-segan memberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Bisa saja jabatan Kepala Puskesmas atau Kepala Dinas dicabut,” tegas beliau.

Terkait dengan itu Walikota meminta agar Kepala Puskesmas bersama Kepala Dinas Kesehatan terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Mataram sesuai dengan Peraturan Walikota (Pewal)  no. 1 tahun 2012 tentang pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya di Kota Mataram.

Di sisi lain beliau mengingatkan jangan sampai kebijakan pelayanan gratis di Puskesmas menurunkan kinerja aparat dan tenaga medis yang ada sehingga kualitas pelayanan berkurang. Pasalnya kendati Puskesmas digratiskan namun dalam APBD 2012 Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 250 juta  untuk biaya jasa medis pada 10 Puskesmas atau tunjangan keselamatan tenaga kesehatan, karena adanya resiko ketularan penyakit dalam setiap melaksanakan tugas.

Dalam melakukan sidak pelayanan gratis di Puskesmas Walikota yang didampingi Sekda Kota Mataram Ir.HL. Makmur Said MM, Asisten II Setda Kota Mataram Ir.H.Efendi Eko Saswito, Kepala Dinas Kesehatan IGK. Lania, dan Kelapa Bagian Humas dan Protokol  Drs. Cukup Wibowo, M.MPd  juga melakukan kunjungan ke poli dan laboratorium serta berdialong langsung dengan sejumlah tenaga medis serta pengunjung bahkan Walikota melihat langsung proses pendaftaran di loket untuk memastikan bahwa pengunjung tidak ditarik biaya pengobatan.  (nir/yudi foto humas)

 

PKK MITRA PENTING WUJUDKAN PROGRAM PEMERINTAHAN

           Sebagai mitra kerja pemerintah, TP PKK Kota Mataram dengan 10 program pokok PKK terutama program yang berkaitan dengan pelayanan dasar, pada akhirnya bermuara pada masing-masing SKPD, sehingga TP PKK Kota Mataram menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik. Pernyataan itu dilontarkan Ketua Umum TP PKK Kota Mataram Hj. Suryani Ahyar Abduh dalam sambutannya pada acara Pertemuan Koordinasi Sinkronisasi Program TP PKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan dengan mitra SKPD di Grimak, Kota Mataram Kamis (5/1). Hadir dalam acara tersebut Wakil Ketua I Ny. Noviani Danar Kinastri Mohan Roliskana beserta Wakil Ketua III Hj. Bq. Ernawati Makmur Said, dan  98 peserta meliputi 42 pengurus PKK Kota dan 56 Ketua PKK Tingkat Kecamatan dan Kelurahan,.

          Selanjutnya Hj. Suryani menyampaikan PKK merupakan satu-satunya lembaga yang selalu mewakili perempuan dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) mulai di tingkat kelurahan hingga tingkat kota. Sehingga PKK mempunyai agenda perubahan tentu akan sangat strategis jika dapat melakukan sinergi dengan SKPD melalui implementasi program.

Mengingat PKK sebagai satu organisasi kemasyarakatan berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam membantu melaksanakan program-program pembangunan melalui 10 program pokok PKK dalam rangka mewujudkan kesejahteraan keluarga.  Namun demikian, lanjutnya sebagai mitra kerja pemerintah, TP PKK dengan 10 program pokok PKK pada dasarnya bermuara pada masing-masing SKPD, terutama program-program yang berkaitan  dengan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi. Pencapainya berbagai program yang sudah dilakukan PKK bersama SKPD terkait sudah menunjukkan hasil dan prestasi yang membanggakan Kota Mataram. Hj Suryani berharap selanjutnya sinergi dengan SKPD dapat tetap berjalan baik dan tentu makin bisa optimal hasilnya bila sinergi juga berjalan hingga ke jenjang TP PKK di kecamatan dan kelurahan. Karenanya, seperti ditambahkan Hj. Suryani “Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PKK melakukan pembinaan secara berjenjang mulai dari PKK Kecamata hingga Kelurahan dan dalam operasionalnya didukung oleh 1.705 kader yang tersebar pada 50 kelurahan,” papar beliau.

Terkait dengan itu kegiatan sinkronisasi program dengan SKPD sangat penting untuk membangun kerjasama dengan TP PKK. “Sangat mustahil kami dapat berbuat tanpa dukungan dari semua pihak,” paparnya.

Dasar itu, dalam kegiatan sinkronisasi program tersebut PKK mendatangkan narasumber dari beberapa SKPD terkait meliputi, Kepala Bappeda Kota Mataram yang diwakili Kabid Sosial Budaya I Gusti Ayu Mahakamiati, Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Kabid Promkes dr. H. Usman, Kepala Dinas BPPKB, Kepala Diskoperindag, BPM, BPKP5, Dinas Pendidikan,  Kepala BKP5 dan Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Mataram. (nir/yudi foto humas)