Kondisi Kali Unus dan Ancar Kota Mataram yang hampir
setiap musim penghujan meluap hingga ke rumah penduduk sekitar menjadi ’PR’
bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram tahun 2012. Pernyataan itu dilontarkan
Walikota Mataram H. Ahyar Abduh disela-sela penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota Akhir tahun 2011 dalam sidang Paripurna DPRD Kota Mataram di ruang
sidang DPRD Kota Mataram, Senin (26/3).
Menurut Walikota, Kali Unus dan Ancar
harus segera mendapatkan penanganan secara berkala dari SKPD terkait untuk
melakukan normalisasi kali, sembari menunggu anggaran untuk pembangunan jetty
atau alat pemecah gelombang. Dengan adanya normalisasi yang dibarengi dengan
pemberian sosialisasi kepala masyarakat, diharapkan dapat meminimalisir
terjadinya luapan air kali ke permukiman penduduk. “Kita ingin tahun 2012 ini,
Pemerintah dapat berbuat lebih banyak lagi dalam mengakomodir kepentingan
masyarakat,” katanya.
Secara umum LKPJ merupakan laporan gambaran
hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2011 sebagaimana
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Mataram tahun 2011.
Dimana terdapat empat prinsip
perencanaan dan penganggaran yang sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat
dan pemerintah propinsi NTB, meliputi pro-poor
, yang memihak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin. Pro-job, yang dapat memperluas
kesempatan kerja, pro-Growth yang
dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pro-Environment dengan tetap memperhatikan keberlanjutan fungsi dan
kelestarian lingkungan hidup.
Dalam sidang Paripurna DPRD Kota
Mataram yang dipimpin Wakil Ketua DPRD setempat H.Didi Sumardi SH dan dihadiri
Wakil Walikota H. Mohan Roliskana, anggota DPRD Kota Mataram serta Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram,
Walikota menyampaikan pada tahun 2011 Pemkot Mataram mengelola anggaran
Pendapatan Daerah sebesar Rp. 648,8 miliar lebih, dengan pengeluaran pembiayaan
sebesar Rp. 731,6 miliar lebih dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 83,7
miliar lebih.
“Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari Rp
531,9 miliar lebih tahun anggaran 2010 menjadi 648,8 miliar pada tahun 2011
atau meningkat 21,98 % dengan realisasi sampai akhir tahun anggaran sebesar
104,67% dari target yang ditetapkan,” paparya. (nir/
nyem foto humas)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar